iNews Sendawar – Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi mengumumkan kebijakan tarif impor terbaru yang akan mulai diberlakukan per 1 Agustus 2025. Dalam pernyataannya, Trump menegaskan bahwa pemerintahannya akan mengirimkan surat pemberitahuan tarif kepada negara-negara mitra dagang mulai Jumat (4/7/2025).

“Sekitar 10-12 negara akan menerima surat hari ini, sisanya menyusul dalam beberapa hari ke depan. Seluruh mitra dagang akan diberi tahu sebelum batas waktu 9 Juli,” ujar Trump, dikutip dari The Straits Times.
📈 Tarif Bervariasi 10–70 Persen, Lebihi Batas Sebelumnya
Trump menjelaskan bahwa tarif impor akan dikenakan secara berbeda-beda, dengan kisaran antara 10 persen hingga 70 persen, tergantung negara dan jenis produk. Tarif tertinggi tersebut melampaui batas 50 persen yang sempat diumumkan dalam kebijakan “Hari Pembebasan” pada April lalu.
Hingga saat ini, Trump belum merinci negara mana saja yang akan terkena tarif tertinggi. Namun, ia memastikan pembayaran tarif dimulai pada 1 Agustus, bersamaan dengan aliran pendapatan tarif masuk ke kas negara.
Baca Juga : BRICS Luncurkan Dana Penjaminan untuk Negara Anggota
🤝 Negosiasi Terbatas, Kesepakatan dengan Inggris dan Vietnam
Trump menegaskan bahwa tarif hanya akan dibatalkan jika negara mitra menyelesaikan kesepakatan dagang bilateral sebelum 9 Juli. Sejauh ini, kesepakatan telah dicapai dengan Inggris dan Vietnam, sementara dengan Tiongkok masih berlaku gencatan tarif.
“Kami punya beberapa kesepakatan lain dalam proses, tapi kecenderungan saya tetap mengirim surat dan menyatakan tarif yang harus mereka bayar,” kata Trump.
❌ Tidak Ada Perpanjangan Tenggat Waktu
Terkait kemungkinan perpanjangan masa negosiasi, Trump secara tegas menyatakan tidak akan menunda batas waktu. Menteri Keuangan AS Scott Bessent menambahkan bahwa keputusan final tetap berada di tangan Presiden.
“Presiden yang menentukan apakah mitra dagang bernegosiasi dengan itikad baik atau tidak,” ujar Bessent.
🔍 Dampak Global Menanti Respons Negara Mitra
Langkah ini mempertegas pendekatan unilateral AS di bawah Trump dalam menekan negara-negara mitra agar tunduk pada negosiasi sesuai syarat Washington. Para pengamat memperkirakan kebijakan ini akan mengguncang stabilitas perdagangan global dan memicu respons dari berbagai negara mitra dalam beberapa hari ke depan.